Breaking News

Selamat Hari Departemen Agama Republik Indonesia !!


 
Sebelumnya sudah pada tau belum ya, kalo tanggal 3 januari ditetapkan sebagai Hari Departemen Agama Republik Indonesia. Nama Departemen Agama ini saat ini sudah berubah nama menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sesuai dengan namanya, kementerian ini dalam Pemerintah Indonesia membidangi urusan agama. 

Sejarah Pembentukan Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Ternyata usulan pembentukan Kementerian Agama ini sudah ada sejak dulu lho, sebelum Indonesia merdeka. Yups usulan ini pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar atau sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu terkait dengan agama.
Dilansir dari web resmi Kemenag Mr. Muhammad Yamin mengatakan Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang diberi nama Kementerian Agama.
Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama membutuhkan perjuangan tersendiri. Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama ternyata tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama tersebut adalah Mr. Johannes Latuharhary.
Usul pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri dua ratus dua puluh empat (224) orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sutan Syahrir sebagai ketua KNIP kala itu memimpin sidang dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.
Nah, dalam sidang pleno KNIP inilah usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka, janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri.
Ternyata Usulan anggota KNI Banyumas tersebut memperoleh dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Dan pada akhirnya, secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal tersebut.
Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Syahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 atau pada 29 Muharram 1365 H yang berbunyi : Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.
Pembentukan Kementerian Agama pada saat itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."
Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan pada zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya. Terlebih agar segala hal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab dan taktis berada di tangan seorang menteri.
R. Moh. Kafrawi selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menyebutkan bahwa Pembentukan Kementerian Agama dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama muncul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama ini kemudian disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia.
Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang Pertama. H.M. Rasjidi merupakan seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.
Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara yang menggantikan K.H. A. Wahid Hasjim. Rasjidi telah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.
Kementerian Agama selanjutnya mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.
Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Dalam pidato yang disiarkan Rasjidi melalui RRI Yogyakarta menjelaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama merupakan untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.
Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Demikian informasi mengenai Hari Departemen Agama Republik Indonesia, mau tahu mengenai hari-hari bersejarah lainnya, seperti Hari Demokrasi Internasional dapatkan informasi lainnya di portal GWSLUR.ID.

Terima Kasih

No comments